Kamis, 27 Oktober 2011

Perubahan status daerah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju memastikan akan mengajukan usulan perubahan status daerah menjadi kota pada 2012. Karena itu, semua proses persiapan mulai dilakukan. Titik fokusnya meningkatkan penerimaan dari sektor jasa, sebab sektor ini yang menjadi salah satu indikator. Mamuju selama ini mengandalkan sumber daya alam (SDA) dibanding sumber daya manusia (SDM). Kebutuhan perubahan status sektor ekonomi menjadi hal yang strategis dilakukan Pemkab Mamuju.

Bupati Mamuju Suhardi Duka mengatakan, sektor jasa merupakan salah satu indikator kelayakan perubahan status kabupaten menjadi kota. Menurutnya, tingkat pendapatan Pemkab Mamuju dari sektor jasa masih sangat rendah. “Kota itu berlindung kepada pendapatan jasa, terutama dalam mengelola sumber daya manusia di daerah otonomi berkembang (DOB). Masyarakat juga perlu menyadari hal itu,”katanya.

Dalam persiapan perubahan status,Pemkab Mamuju belum mendapat posisi strategis dari sektor ekonomi. Keterlibatan stakeholder dalam mengelola SDM di Mamuju belum maksimal.Ditambah belum dicabutnya moratorium terkait mengelola pemekaran DOB. “Mau tidak mau Kabupaten Mamuju harus secepatnya dilakukan pemekaran dan perubahan status menjadi kota madya.

Kami berharap ke depan usulan perubahan status di Kabupaten Mamuju mendapat respons positif dari Pemerintah Pusat,”tuturnya. Di tempat terpisah, Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Arsyal Aras mengatakan, rencana pemerintah itu sah-sah saja. Sebab status ibukota provinsi memang harus kota. Dia justru meminta kajian mendalam terkait pergeseran Kabupaten Mamuju.

“Butuh kajian dengan pihak terkait agar rencana grand design yang sementara dibahas di DPR RI tidak bertentangan dengan rencana kami,” ujarnya. Wacana yang berkembang baik di eksekutif maupun legislatif, ada dua kecamatan yang bisa dijadikan sebagai kabupaten, yakni Kecamatan Kalukku dan Topoyo.

Daerah terakhir ini yang lebih kuat menjadi kabupaten baru, yakni Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). Rencana pemekaran sudah diajukan ke Pemerintah Pusat, tapi terkendala oleh moratorium. Meski sudah berkali-kali anggota DPR RI meninjau kawasan ini, kepastian pemekaran masih belum terealisasi.

Himpunan Pelajar Mahasiswa

Himpunan Pelajar Mahasiswa (Hipma) Gowa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa memperjelas status hak pakai asrama mahasiswa Kajenjeng di Jalan Kajenjeng Raya,Antang, Kota Makassar.

Hal itu disampaikan mahasiswa dengan berunjuk rasa di depan Kantor Pemkab dan DPRD Gowa, sekitar pukul 11.00 Wita, kemarin. Dalam aksi demo tersebut, puluhan mahasiswa dan pelajar ini menutup sebagai badan jalan dan membakar ban. Mereka menilai, selama 25 tahun gedung asrama mahasiswa ini dikuasai oknum tertentu.

Bahkan, satu dari lima unit gedung asrama mahasiswa Kajenjeng diduga dijual oknum anggota Dewan. Koordinator aksi Hipma Gowa Muh Asri meminta ketegasan kepada Pemkab Gowa selaku pemilik aset agar memperjelas status pengelolaan asrama mahasiswa Kajenjeng. “Kami mendesak Pemkab dan DPRD segera memanggil oknum yang menguasai asrama mahasiswa tersebut,” katanya di hadapan wartawan.

Lima oknum menguasai lima unit gedung asrama mahasiswa. Kelimanya merupakan kader Hipma dan merupakan penggagas pembangunan asrama mahasiswa di Antang, Makassar. “Kami bersama mahasiswa Gowa lain akan memperjuangkan hingga ada kejelasan status pengelolaan asrama mahasiswa itu,”tutur dia. Ketua Hipma Gowa Usman Baddu mengatakan, pihak Pemkab secepatnya memperjelas kepemilikan gedung asrama mahasiswa agar segera difungsikan kembali para mahasiswa Gowa.

Setelah berorasi di depan Kantor Pemkab Gowa, puluhan mahasiswa dan pelajar ditemui Kepala Kesatuan Bangsa Gowa Hasan Hasyim dan Kepala Bagian Humas Pemkab Arifuddin Saeni. Setelah bernegosiasi, para mahasiswa berdialog di panggung upacara Syekh Yusuf, Sungguminasa.

Hasan Hasyim meminta para mahasiswa membuka dialog dengan menghadirkan pihak terkait, termasuk oknum yang diduga menguasai asrama mahasiswa. “Saya meminta membuka dialog dengan menghadirkan oknum yang terlibat permasalahan asrama mahasiswa itu agar kasus ini ada kejelasan,” ujarnya. Persoalan adanya oknum yang menguasai, bahkan menjual asrama perlu ditelusuri lebih lanjut.“Persoalan itu perlu ada penelusuran dan pertemuan semua pihak terkait,” pungkasnya.

Sabtu, 08 Oktober 2011

Terdapat enam kali Panitia Penyelenggara Ibadah Haji

Dari 22 kelompok terbang (kloter) calon jamaah haji (calhaj) embarkasi Palembang yang akan diberangkatkan pada 2–29 Oktober, terdapat enam kali Panitia Penyelenggara Ibadah Haji(PPIH) tidak melakukan penerbangan calhaj ke Mekkah, yaitu pada 7, 11, 17, 23, 27, dan 28 Oktober.

Kepala Bagian Humas Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Syaifuddin Latief mengatakan, jadwal penerbangan tersebut telah ditetapkan dan diatur pihak Garuda, selaku pelayan jasa transportasi penerbangan seluruh calhaj Indonesia. “Kita hanya menuruti sesuai aturan mereka, karena mereka diberi kewenangan penuh untuk mengatur jadwal penerbangan calhaj. Dengan harapan, semua rangkaian ibadah tetap bisa dilaksanakan tanpa adanya keterlambatan atau tergesa-gesa takut tidak terkejar,” ujarnya.

Sesuai jadwal, kemarin tidak ada calhaj yang diterbangkan ke Bandara King Abdul Aziz, Arab Saudi. Namun, bukan berarti kegiatan asrama haji kosong.Asrama haji pada pukul 14.00 WIB tetap diisi calhaj yang masuk dari kloter VI, yaitu dari KBIH Ar Rahma yang jumlahnya mencapai 355 calhaj. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumsel H Najib Haitami memastikan, setelah keberangkatan calhaj kloter V kemarin, tercatat jumlah calhaj asal Sumsel yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci mencapai 359 jamaah.

Menurutdia,berdasarkaninformasi yang didapat dari Nizar, seorang panitia haji yang tergabung dalam panitia nonkloter di Mekkah, hingga kemarin seluruh calhaj asal Sumsel dalam keadaan sehat dan sedang menjalankan ibadahnya masingmasing. Bahkan, sudah tiga hari ini calhaj dari kloter I, II, dan III, dan IV sedang melakukan ritual Arbain, yaitu mengerjakan salat fardhu 40 waktu secara berturut turut selama delapan hari.