Minggu, 15 April 2012

Wacana menginterpelasi Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan

Wacana menginterpelasi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, yang digagas sejumlah anggota DPR kini menjadi polemik. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit pula yang menolaknya.

Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, termasuk yang tidak setuju. Di matanya, rencana interpelasi terhadap Dahlan Iskan sudah berlebihan. Sebab, masih ada mekanisme lain dalam menyampaikan kritik yang konstruktif.

"Misalnya, melalui rapat kerja sebagai manifestasi dari fungsi pengawasan DPR, antara Menteri BUMN dan Komisi VI DPR. Lewat mekanisme rapat kerja, tentu yang bersifat konstruktif, bukan sekadar 'menghakimi', apalagi bermotif 'mendongkel' menteri," kata Didi dalam pesannya yang diterima media, Minggu 15 April 2012.

Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, telah mengajukan hak interpelasi ke pimpinan DPR untuk mendapat penjelasan dari pemerintah atas kebijakan Dahlan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor KEP-236/MBU/2011, yang mendelegasikan sebagian wewenang Menteri BUMN --selaku perwakilan pemegang saham BUMN dari pemerintah-- kepada pejabat eselon I, dewan komisaris, dan direksi BUMN.

Melalui Kepmen tersebut, Dahlan melakukan pemangkasan birokrasi, seperti penunjukan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) dan tanpa mekanisme tim penilai akhir (TPA). Cara Dahlan ini telah dilakukan dalam kasus penunjukan langsung direksi PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni, PT RNI, dan PT Perkebunan Nusantara III (Holding).

Didi menilai Keputusan Menteri BUMN yang dipermasalahkan itu merupakan terobosan untuk mengurai kerumitan birokrasi, sekaligus meningkatkan efektivitas pengurusan BUMN dan kinerja BUMN.

Melalui Keputusan Menteri BUMN, yang mendelegasikan sebagian wewenang Menteri BUMN itu, Menteri BUMN akan lebih fokus untuk mengurusi hal-hal yang lebih strategis, seperti revitalisasi BUMN dengan kinerja sangat buruk dan aset-aset BUMN yang tidak produktif dan idle.

Jika tidak berkenan dengan kebijakan pemangkasan birokrasi di tubuh Kementerian BUMN ini, menurut Didi, bisa dikomunikasikan, didialogkan, ataupun dikaji secara cermat dan teliti antara Komisi VI DPR serta Menteri BUMN, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun reformasi birokrasi.

"Sebab berlebihan jika dengan pendelegasian wewenang itu, maka pengurus (direksi) BUMN bakal bisa sembarangan menjual aset BUMN," kata Didi.

Sebab, kalaupun ada rencana penjualan aset BUMN, tentu harus diketahui lebih dulu oleh Menteri BUMN. Menteri BUMN juga tidak akan sembarangan memutuskan penjualan aset BUMN. "Kalaupun aset BUMN hendak dijual atau dilepas, tentu Menteri BUMN juga akan menempuh upaya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku," katanya.

Selasa, 03 April 2012

Andi Baso Ali divonis 1,5 Tahun Penjara

Andi Baso Ali, rekanan pengadaan 15 unit kapal nelayan di Kepulauan Selayar divonis 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar,kemarin. Baso Ali dinyatakan terbukti bersalah, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 tentang Tipikor. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 3 tahun penjara. Majelis hakim yang dipimpin Muhammad Damis menetapkan Baso Ali bersalah karena dari 15 unit kapal nelayan yang harus diadakan, hanya 7 unit yang berhasil dibuat hingga masa proyek berakhir.

Kerugian negara dalam proyek tersebut sebesar Rp187 dari total anggaran Rp335 juta di Dinas Kelautan dan Perikanan Selayar 2008. Selain hukuman badan, Baso Ali juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Hakim menilai tidak ada hal yang mampu membebaskan Baso Ali dari jeratan hukum. Mendengar putusan tersebut, Andi Lilling, kuasa hukum Baso Ali, langsung mengajukan banding.

Menurut dia, Andi Baso Ali sama sekali tidak pernah terikat kontrak dalam proyek ini. “Dia (Baso Ali) hanya pelaksana kegiatan dari proyek yang tendernya dimenangkan mantan istrinya,” kata Andi Lilling. Dia mengungkapkan,Andi Baso Ali bukan pemilik CV Sofyan Mega Prima yang memenangkan tender proyek tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Uswah Ammar dari Kejari Selayar mengatakan, selain Baso Ali, sudah ada tiga tersangka lain, yakni mantan Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan Selayar Syarifuddin Tonne yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dahyar yang juga merupakan PNS, dan Konsultan Pengawas Baharuddin.“Ketiga tersangka menunggu perampungan berkas dan segera disidangkan,” ujar Uswah.